Perbankan 2010 Diwajibkan Terapkan Standar Akuntansi Internasional

Jakarta ( Berita ) : Deputi Gubernur BI, Siti Fadjrijah mengatakan pihaknya akan mewajibkan penerapan Standar Akuntansi Internasional (IAS) 39 dan 32 bagi lembaga keuangan termasuk perbankan pada 2010 untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan.

“Kalau IAS sudah selesai pada 2009, maka bank yang sudah siap dapat menerapkan secara bertahap. Tapi diwajibkannya pada 2010. Nanti kita lihat penyelesaian dari IAS dulu,” kata Siti usai membuka sebuah seminar tentang sistem akutansi perbankan di Jakarta, Senin (7/05).

Menurut Siti, pihaknya juga segera menyiapkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) setelah selesainya pengadopsian IAS oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

“Kita akan kerjasama dengan IAI susun PAPI yang terkait dengan penilaian ‘fair value’. Begitu ini menjadi pedoman itu akan diterapkan oleh perbankan,” katanya.

Ia juga menjelaskan, pihaknya ingin memastikan standar akuntansi perbankan yang diterapkan perbankan akan dapat menjadi basis penghitungan keuangan yang efektif dan meningkatkan kedisiplinan pasar melalui laporan keuangan yang transparan.

Dia juga mengingatkan sistem akuntansi yang dapat meningkatkan stabilitas finansial adalah standar akuntansi yang sesuai dengan praktek manajemen resiko yang aman, standar akuntansi yang bisa memberikan proyeksi resiko ke depan, dan standar akuntansi yang bisa meningkatkan kepercayaan pasar dan tata kelola korporasi.

Sementara itu Ketua IAI, M Yusuf Wibisana mengatakan isu utama dalam penerapan IAS itu adalah penerapan ‘fair value, yang berbeda dari nilai pasar (‘market value’) karena komponen penghitungan yang berbeda.

“Kalau diterapkan di Indonesia, harus berhati-hati,” katanya. (ant)

Sumber:http://beritasore.com/2007/05/07/perbankan-2010-diwajibkan-terapkan-standar-akuntansi-internasional/

BPR wajib terapkan standar akuntansi baru

OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA Bank perkreditan rakyat (BPR) mulai 1 Juli 2010 wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SA-KETAP) untuk mendukung transparansi laporan. Ketentuan tersebut hampir sama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50/55 yang diterapkan kepada bank umum, meskipun levelnya lebih ringan dari pedoman akuntansi tersebut.

Rencana penerapan sistem akuntansi baru itu tertuang dalam Surat Edaran No. 12/14/DKBU pada 1 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Aturan itu sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 pada 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran BI No.ll/37/DKBU pada 31 Desember 2009 mengenai Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Direktur Direktorat Kredit, BPR dan UMKM BI Ratna E. Aminaty menyatakan aturan itu diterbitkan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan BPR. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BPR ditargetkan menjadi komprehensif dan relevan.

SAKETAP, tuturnya, merupakan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari pedoman tersebut. "Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRwajib berpedoman pada PA-BPR. Perlakuan akuntansi keuangan BPR sejak 1 Januari 2010 yang masih mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2001, dengan diberlakukannya SE ini agar disesuaikan dengan berpedoman pada Bab II PA-BPR," paparnya melalui keterangan tertulis di situs BI, pekan ini.

Dia menyampaikan penyesuaian sebagaimana seperti PA-BPR dilakukan dalam rangka penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2010 untuk tujuan umum. Adapun SE itu mulai berlaku pada 1 Juli 2010. Pada akhir 2009 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dapat diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

Kemudahan pelaporan

Menurut IAI, dalam beberapa hal SAKETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan jika dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. "Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab," tulis IAI di situsnya.

Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sumber : http://bataviase.co.id/node/256394

Accounting Department Does Socialization of IFRS Convergency

Accounting department UMM always kept reviewing the development of financial reporting system. After holding a tax consultant socialization, cooperated with Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Malang last December, this week the department again held an important event. Cooperated with Indonesian Ministry of Finance, the department held socialization and Training of Trainer (ToT) International Financial Reporting Standard (IFRS), Friday (1/14). The event was held in Dome theatre UMM and would be continued in UMM university students’ organization’s room, Saturday (1/15).

            The chief of committee Dra. Sri Wibawani, MSi., Ak, explained that the event would be present by Secretary General of Accessors and Accountants Training Centre and followed by thousands of participants. The participants were not only UMM lecturers and students, but also those from universities in Malang, Muhammadiyah universities in East Java, Aisyiyah Regional Leadership, and work partners who cooperated with accounting department of UMM.

            “This socialization is important; because today’s financial reporting should be based on the international standardization. IFRS is reporting standardization used by go-public-companies,” said Sri Wibawani.

            The ability of applying and analyzing IFRS was a must. According to Wibawani, IFRS tended to need public expert accountants who mastered in it. That was why the socialization was important for the lecturers and students.

            Wibawani gave an example. Nowadays the company or institution could choose any reporting methods, just like Entitas Tanpa Akuntansi Publik (ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) or evenSyari’ah. But IFRS was a must for companies which wanted to go international or go public.

            It was quite different with PSAK, IFRS had more complex standardization. For an example in assets counting, there were still some difficulties whether it would use historical cost or fair value. According to Wibawani, the advantage given by IFRS was the principle based, while PSAK was rule based.

            As a member of G-20, Indonesia had to converge IFRS for 2011-2012. “So we initiate to present IFRS now to the public, especially for academicans and public accountants,” said Wibawani.

Accounting department would also hold a public lecture, with another theme, cooperated with Ikatan Akuntansi Publik Indonesia (IAPI). The department student association would hold the event in end of March.(nas/t_ris)

Sumber : http://www.umm.ac.id/umm-news-1782-akuntansi-sosialisasikan-konvergensi-ifrs.html

Pengajaran Akuntansi Harus Dimutakhirkan

MEDAN (Berita): Pengajaran akuntansi di kampus saat  ini harus segera dimutakhirkan, seiring kebijakan Indonesia  yang telah mendeklarasikan penggunaan konvergensi sistem  akuntansi internasional atau International Financial  Reporting Standards (IFRS). Sistem ini sendiri akan  diberlakukan di Indonesia mulai Januari 2012 mendatang.

Hal itu diungkapkan Galumbang Hutagalung dosen dari  Universitas Pelita Harapan Jakarta, ketika tampil sebagai  narasumber dalam seminar Dampak Perubahan Standar Akuntansi  dengan Mengadopsi IFRS terhadap Perubahan Kurikulum Akuntansi  di kampus Universitas Panca Budi, kemarin.

Galumbang menyebutkan, tantangan besar dunia  pendidikan akutansi Indonesia saat ini adalah kemampuan  akuntan akademisi untuk mengikuti perkembangan standar  akuntansi yang sangat cepat.

“IFRS ini sendiri merupakan standar akuntansi  internasional yang diterbitkan oleh Internasional Accounting  Standard Board (IASB) yang merupakan lembaga independen untuk  menyusun standar akuntansi,” kata Galumbang.

Sistem IFRS ini memiliki karakteristik tersendiri  juga manfaat seperti untuk meningkatkan daya banding laporan  keuangan, menghilangkan hambatan arus modal internasional,  mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan  multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para  analis hingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju  best practice.

Dijelaskan Galumbang, dampak sistem ini yang akan  timbul dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  adalah relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih  banyak menggunakan nilai wajar, akses ke pendanaan  internasional juga akan lebih terbuka karena laporan entitas  akan lebih mudah dikomunikasikan kepada investor global dan  penggunaan off balance sheet akan menjadi semakin terbatas.  “Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan  balance sheet approach dan fair value,” kata Galumbang.

Oleh karena itulah, sebut Galumbang kampus yang  menyelenggarakan jurusan Akuntansi harus memutakhirkan materi  ajar dengan IFRS terutama untuk mata kuliah yang terkena  dampak besar dari IFRS. Disebutkannya, mata kuliah yang  terkena dampak besar dari IFRS ini adalah pengantar  akuntansi, akuntansi keuangan menengah, teori akuntansi,  akuntansi internasional, akuntansi keuangan lanjutan, seminar  akuntansi atau akuntansi topik khusus, metodologi penelitian  serta analisis laporan keuangan.

“Selain melakukan pemutakhiran materi ajaran, kampus  juga harus melakukan kajian-kajian dan riset tentang IFRS,  menggunakan text book berbasis IFRS dan pengetahuan mengenai  pengungkapan berdasarkan IFRS,” jelas Galumbang.

Sebelumnya Rektor Unpab, HM Isa Indrawan ketika  membuka seminar mengakui seminar ini memang terkesan lambat  diadakan mengingat agenda tahun 2012 Indonesia harus  menerapkan PSAK berbasis IFRS secara bertahap dan melakukan  evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

“Namun inilah karya perguruan tinggi untuk menghasilkan  akuntan yang menguasai IFRS walaupun belum bersifat total dan  komprehensif,” kata rektor dalam sambutannya dibacakan Wakil  Rektor II, Saimara Sebayang SE MSi.

Dia menyatakan seminar ilmiah IFRS ini diadakan memang  berdasarkan adanya kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai  anggota G20, forum yang mencanangkan usaha meningkatkan daya  informasi dari laporan keuangan perusahaan.

Menurutnya perusahaan di Indonesia telah meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas, mengubah regulasi, promosi  integritas, perkuatan internasional corporation dan reformasi  internasional financial institusi.

Melalui seminar ini rektor berharap Unpab sebagai  perguruan tinggi yang mengelola program studi akuntansi tidak  boleh tertinggal dalam menyikapi perkembangan ilmu akuntansi.

“Setelah seminar ini kami berharap kegiatan ini dapat  berlanjut untuk membekali lulusan dengan berbagai pengetahuan  seperti PSAK yang sudah disesuaikan dengan standar IFRS,  mengetahui dampak dan pengaruh perubahan standar, memperkaya  keilmuan tentang IFRS sebagai bidang keahlian dan  keterampilan dalam proses perubahan di bidang ilmu  pengetahuan akuntansi,” paparnya.

Ketua pelaksana seminar yang juga assisten Prodi  Akuntansi Nazli Azwani SE menyebutkan seminar dihadiri Dekan  FE Unpab Muhammad Toyib Daulay SE MM ini diikuti 150 peserta  dari kalangan mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Medan,  antara lain Universitas Pembangunan Panca Budi, Universitas  Dharma Agung, Akademi Akuntansi Profesional Indonesia, dan  Politeknik Poliprofesi.(aje)

Sumber : http://beritasore.com/2011/06/30/pengajaran-akuntansi-harus-dimutakhirkan/